LINGKAR MADURA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah kembali menambah alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) dan penanganan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Dia memaparkan untuk program Perlinsos naik Rp33,98 triliun dari awalnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Sedangkan penanganan kesehatan naik Rp21,02 triliun dari awalnya Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.
”Anggaran Perlinsos sebesar Rp187,84 triliun ini akan disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui bermacam-macam program bantuan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Minggu, 18 Juli 2021.
Baca Juga: Segera Cek! Menkeu Sri Mulyani Pastikan Seluruh Bansos Disalurkan Pekan Ini
Dia memaparkan macam-macam program bantuan tersebut antara lain yaitu:
Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp28,31 triliun.
Besaran bantuan yang diterima KPM bergantung kepada komposisi keluarga tersebut. Dia menyebutkan seperti keluarga dengan ibu hamil, per tahunnya menerima Rp3 juta dan keluarga yang memiliki anak balita akan menerima Rp3 juta.
Sedangkan keluarga yang memiliki anak siswa SD menerima Rp900 ribu, memiliki anak siswa SMP menerima Rp1,5 juta, memiliki anak siswa SMA menerima Rp2 juta, memiliki anak disabilitas menerima Rp2,4 juta, dan keluarga dengan lansia menerima Rp2,4 juta.
Baca Juga: Ekonomi Rakyat Anjlok Selama PPKM Darurat, Luhut: Pemerintah Siapkan Bansos Tambahan Rp39,19 Triliun
”Jadi, untuk 10 juta keluarga ini, jika rata-rata anggota keluarganya empat dalam satu keluarga, kira-kira mungkin penerima manfaatnya sebanyak 40 juta,” ungkapnya.
Kedua, Program Kartu Sembako yaitu sebesar Rp200 ribu per bulan untuk 12 bulan ditambah dua bulan (Juli-Agustus), dengan sasaran 18,8 juta KPM atau setara dengan 75,2 juta orang. Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp49,89 triliun.
”Kartu Sembako akan ditambahkan dua bulan ekstra di bulan Juli-Agustus ini. Sehingga mereka, akan dapat Rp400 ribu bagi keluarga pemegang Kartu Sembako. Jadi, untuk tahun 2021 ada sebanyak 14 bulan pembayaran,” terang Sri Mulyani.
Baca Juga: Evaluasi PPKM Darurat, Presiden Minta Aparat Tidak Kasar ke Masyarakat
Ketiga, Program Bantuan Beras Bulog yaitu sebesar 10 kilogram untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako, dengan sasaran 28,8 KPM atau setara 115,2 juta orang.
”Beras 10 kilogram per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog. Total anggaran yang disediakan sebesar Rp3,58 triliun,” ungkapnya.
Keempat, Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu sebesar Rp300 ribu dengan sasaran 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang. Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp17,46 triliun.
Sementara, untuk periode program BST ini selama enam bulan yaitu Januari-April dan Mei-Juni yang dibayarkan di bulan Juli ini.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang Enam Pekan? DPR: Pastikan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Terpenuhi
Kelima, Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM selama enam bulan dengan sasaran 5,9 juta KPM.
Untuk penerima KPM ini merupakan usulan daerah di luar penerima Kartu Sembako dan BST. Total alokasi anggaran yang diperlukan untuk program bantuan ini sebesar Rp7,08 triliun.
”Menteri sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi, kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima Kartu Sembako,” terangnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Dikeluhkan Pengusaha dan Pekerja, Luhut: Ini Ujian Bersama
Keenam, Diskon Listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA yang diperpanjang sampai Desember 2021 dengan sasaran 32,6 juta pelanggan. Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp9,49 triliun.
”Kita menambahkan anggaran untuk subsidi diskon listrik sebesar Rp1,91 triliun. Sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang awalnya Rp7,58 triliun naik menjadi Rp9,49 triliun,” terang Sri Mulyani.
Ketujuh, Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abodemen Listrik yang juga diperpanjang sampai Desember 2021 dengan sasaran 1,14 juta pelanggan. Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp2,11 triliun.
”Program ini kan selesai di bulan September, kita perpanjang sampai dengan Desember. Sehingga ada tambahan Rp420 miliar, dari awalnya Rp1,69 triliun menjadi Rp2,11 triliun,” ungkapnya.
Baca Juga: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 7 Daerah di Indonesia, Apa Termasuk Kota Anda?
Kedelapan, Program Pra Kerja dengan total sasaran sebanyak 8,4 juta peserta. Untuk alokasi anggaran program ini ditambah dari awalnya Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta, menjadi Rp30 triliun dengan tambahan 2,8 juta orang peserta.
Kesembilan, Subsidi Kuota Internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, yang juga diperpanjang sampai Desember 2021 dengan sasaran 38,1 juta penerima. Baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.
Total alokasi anggaran untuk program ini ditambah sebesar Rp3 triliun dari awalnya sebesar Rp5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember 2021. Sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp8,53 triliun.
”Kami masih akan terus koordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama. Karena, ini menyangkut semua sekolah, termasuk sekolah keagamaan seperti madrasah dan pesantren dengan total penerimanya 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik,” jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Luncurkan Program Bantuan Paket Vitamin dan Obat Terapi Covid-19, Ini Rinciannya
Kesepuluh, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan dengan target 8 juta KPM. Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp28,8 triliun.
Sementara, dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa, pemerintah telah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan. Dengan harapan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para KPM yang belum mendapatkan PKH, Kartu Sembako, maupun BST.
Karena, kata Menkeu, untuk program bantuan ini masih baru tersalurkan kepada sekitar satu juta penerima.
Baca Juga: Evaluasi PPKM Darurat, Presiden Minta Aparat Tidak Kasar ke Masyarakat
”Kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli seperti Pak Menko tadi sampaikan,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu, jika sampai tidak terjadi, dia mengatakan akan mencoba melakukan intercept. Sehingga, uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan bisa dihindarkan.
”Kita ingin segera uang itu tersalurkan ke masyarakat dan membantu mereka,” harapnya.
Selain bantuan tersebut, Menkeu menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan antara lain melalui Bantuan Pelaku Usaha Mikro.
Total alokasi anggarannya adalah Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta per pelaku usaha.
”Untuk UMKM, pemerintah telah memberikan 9,8 juta penerima yang sudah disalurkan sebesar Rp11,76 triliun. Saat ini, bulan Juli hingga September kami minta kepada Kementerian KUKM masih ada anggaran Rp3,6 triliun yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru,” imbuhnya.
Terlepas dari itu, Sri Mulyani menyampaikan program bantuan tersebut tidak hanya berasal dari APBN, melainkan juga dari APBD yang realisasinya juga masih belum optimal.***