Network
LINGKAR MADURA – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Sahroni meminta pemerintah tidak hanya fokus pada rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi enam pekan guna menekan laju penularan Covid-19.
Akan tetapi, dia menyebutkan pemerintah seharusnya juga memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat bisa terpenuhi. Karena, ekonomi masyarakat menurut Sahroni akan sangat terdampak jika PPKM Darurat benar-benar diperpanjang menjadi enam pekan.
Hal itu diungkapkannya seiring adanya wacana pemerintah yang berencana kebijakan PPKM Darurat diperpanjang hingga enam pekan. Saat ini, pemerintah disebut tengah mengkajinya untuk bisa diterapkan usai PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli 2021.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Menko PMK: Bansos Ini Tidak Mungkin Ditanggung Pemerintah Sendiri
Baca Juga: Negara Sahabat Gotong Royong Bantu Indonesia, Menlu Retno: Solidaritas Menangani Pandemi Covid-19
”Memang PPKM Darurat ini penting demi menekan laju penularan Covid-19. Tapi, perhatikan juga kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak,” kata Sahroni dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Sabtu, 17 Juli 2021.
Dia menerangkan pemerintah harus betul-betul memastikan masyarakat terpenuhi kebutuhan ekonominya. Terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Dia mencontohkan seperti penjual kaki lima maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa berjualan selama PPKM Darurat.
Baca Juga: Vaksinasi Gotong Royong Berbayar Tuai Pro-Kontra, Muhadjir Tegaskan Pemerintah Tidak Ada Niat Jualan
