Baca Juga: Kasus Bupati Probolinggo, KPK Geledah Rumah Tersangka Maling Uang Rakyat yang Lain
"Saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan, dan semoga itu bermanfaat bagi KPK," tutur Anies Baswedan.
Bukan hanya Anies Baswedan, KPK juga berencana memanggil Prasetyo Edi Marsudi sejak awal Juli 2021 lalu.
Baca Juga: KPK Pecat 56 Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat TWK per 30 September 2021
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, terkait program pengadaan lahan, dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur Anies Baswedan sangat memahaminya. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI.
"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI," ujar Firli Bahuri.
Menurut Firli Bahuri, kedua pihak tersebut perlu untuk dimintai keterangan sehingga kasus pengadaan tanah Munjul bisa menemukan titik terang.
"Kita akan ungkap semua pihak yg diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif," tutur Firli Bahuri.