Network
LINGKAR MADURA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku prihatin dengan kasus jual beli jabatan kepala desa yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR RI, Hasan Aminuddin.
Dia mengungkapkan praktik tindak pidana korupsi tersebut sangat kejam yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebab, kata Firli, seleksi jabatan kepala desa saja diperjualbelikan, bagaimana dengan jabatan publik lainnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Seperti diketahui, dalam kasus tersebut, dia mengatakan keduanya diduga memasang tarif untuk jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektar.
Baca Juga: KPK Tahan Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, 18 Tahun Dinasti Politik di Probolinggo Hancur
”Coba dibayangkan, Pjs kepala desa saja diperjualbelikan, tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo,” kata dia dalam keterangannya dilansir Lingkar Madura dari Antara, Kamis, 9 September 2021.
Tidak hanya itu, dia juga mengaku prihatin terkait adanya kewenangan penuh suaminya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yaitu Anggota DPR RI Hasan Aminuddin dalam setiap keputusan.
Termasuk salah satu diantaranya yaitu pengangkatan pejabat seperti kepala desa harus lewat suaminya dengan membubuhkan paraf dulu agar disetujui.
Baca Juga: KPK Tetapkan 22 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kepala Desa di Probolinggo, Ini Daftarnya
Padahal, menurut Firli Bahru, para pejabat yang mau diangkat bupati seharusnya orang-orang nantinya yang akan membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat. Bukan untuk kepentingan lainnya.
