LINGKAR MADURA – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengungkapkan penyaluran beberapa program bantuan sosial (bansos) sudah mulai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak awal Juli 2021.
Dia memaparkan beberapa program bantuan bansos tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Adapun jumlah sasarannya yaitu PKH adalah 10 juta KPM, Kartu Sembako 18,8 juta KPM, sedangkan BST adalah 10 juta KPM.
Baca Juga: Ekonomi Rakyat Anjlok Selama PPKM Darurat, Luhut: Pemerintah Siapkan Bansos Tambahan Rp39,19 Triliun
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang Enam Pekan? DPR: Pastikan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Terpenuhi
”PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli,” kata Risma dalam Keterangannya dikutip Lingkar Madura, Senin, 19 Juli 2021.
Meski demikian, Mensos mengakui penyaluran bansos belum sepenuhnya selesai karena terdapat sejumlah kendala di lapangan.
Dia mencontohkan seperti penerima bantuan yang berpindah alamat tempat tinggal tanpa memberitahu ke RT/RW setempat. Sehingga datanya perlu verifikasi ulang terlebih dahulu.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Menko PMK: Bansos Ini Tidak Mungkin Ditanggung Pemerintah Sendiri
”Dia pindah tanpa memberitahu Pak RT, makanya sempat kita tahan dan hentikan. Jadi, kita harus cek dulu dengan data kita kenapa mereka tidak terima,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Risma, penyaluran bantuan Kartu Sembako atau BPNT juga belum mencapai target sasaran sebanyak 18,8 juta KPM. Hal itu diakuinya karena ada perubahan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dia menjelaskan adanya perubahan data itu karena memang ada penggantian penerima karena beberapa hal. Dia menyebutkan seperti penerima telah meninggal dunia, sehingga datanya perlu diganti.
Baca Juga: Evaluasi PPKM Darurat, Presiden Minta Aparat Tidak Kasar ke Masyarakat
”Yang meninggal dan sebagainya itu kami harus mengganti data baru dan kita disampaikan ke bank sebagai penyalurnya. Terutama PKH dan BPNT. Itulah mengapa kenapa belum tuntas 18,8 juta,” terangnya.
Risma menambahkan, untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, pemerintah telah menyalurkannya melalui himpunan bank milik negara (himbara) yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Namun, khusus untuk Aceh, dia mengatakan ada perbedaan. Gubernur Aceh menurutnya meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Baca Juga: Segera Cek, Inilah Daftar Bansos yang Cair Bulan Juli 2021 di Masa PPKM Darurat
Baca Juga: Waduh! Oknum Pendamping PKH di Malang Diduga Selewengkan Bansos, Mensos Risma: Kami Tindak Tegas
”Makanya kemarin, pelanyuran bansos (untuk yang di Aceh) sempat terhenti untuk dua bulan terakhir. Karena, nantinya akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, Mensos menyampaikan pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa beras sebesar 10 kilogram kepada KPM program bantuan BST dan Kartu Sembako atau BPNT yang akan disalurkan langsung oleh Bulog.
Kemudian, Mensos menambahkan pemerintah juga memberikan bansos kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan dari pemerintah daerah. KPM ini menurutnya di luar penerima Kartu Sembako dan BST.
Baca Juga: Forum Pimred PRMN Desak Pemerintah untuk Evaluasi terkait Perpanjangan PPKM Darurat
Baca Juga: PPKM Darurat Dikeluhkan Pengusaha dan Pekerja, Luhut: Ini Ujian Bersama
Terlepas dari itu, Risma menyampaikan Kementerian Sosial juga menggelar dapur umum untuk memberikan bantuan makanan bergizi kepada tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit, pasien isolasi mandiri, petugas makam hingga masyarakat umum.
”Kami harapkan ini (dapur umum) bisa mensupport mereka,” tuturnya.***