Pemberlakuan NIK Jadi NPWP Sebabkan Pemilik Otomatis Dikenai Pajak? Ini Kata Direktorat Jenderal Pajak

LINGKAR MADURA – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor angkat bicara terkait isu yang beredar di masyarakat soal pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dia menerangkan sekalipun sudah ada ketentuan baru bahwa NIK juga berlaku menjadi NPWP, hal itu bukan berarti secara otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.

Untuk pengenaan pajak, kata dia, pemilik NIK masih harus memenuhi syarat subjektif yaitu sebagai subjek pajak dan objektif yaitu mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Baca Juga: Jangan Lewatkan! Bapenda Jatim Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemutihan Denda Selama 3 Bulan

”Jadi, pemilik NIK harus memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk pengenaan pajak serta beberapa syarat tertentu lainnya,” kata Neilmaldrin Noor dalam keterangannya dilansir Lingkar Madura dari Antara, Senin, 11 Oktober 2021.

Pada dasarnya, kata dia, adanya ketentuan baru bahwa NIK juga diberlakukan menjadi NPWP tersebut untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung saat ini.

Pemberlakuan itu menurutnya untuk mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan serta memberi kemudahan dan kesederhanaan kepada masyarakat dalam administrasi dan kepentingan nasional.

Baca Juga: OJK Bagikan Tips Terhindar dari Pinjaman Online Ilegal, jangan sampai Salah Pilih!

Salah satunya, Neilmaldrin Noor menuturkan jika Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebelumnya wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.