Network
Meski demikian, ketentuan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas.
"Hanya disampaikan secara lisan. Selain itu mesti disadari, tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional yang melekat dalam jabatan/kepangkatan seseorang," ujar PGRI.
Baca Juga: Andritany: Ismed Sofyan dan Bepe Tak Layak Disebut sebagai Mantan Pemain Persija!
Lanjut Unifah, tunjangan profesi guru landasan hukumnya sangat kuat yakni Pasal 16 Ay at (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi,
'Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Aga! (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik...'
Kemudian pada Pasal 16 Ala! (2) ditegaskan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Aga! (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan
Baca Juga: Ini 5 Fakta Menarik Pertandingan Timnas Indonesia vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-20
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, asa kerja dan kualifikasi yang sama.'
"Dalam pandangan kami, frasa "sebelum undang-undang ini diundangkan", artinya tunjangan profesi guru akan hilang, jika RUU Sisdiknas ini diundangkan.
Jika Kemendikbudristek bersungguh-sungguh akan tetap memberikan tunjangan profesi guru (TPG), maka frasa "sebelum undang-undang ini diundangkan" HARUS DIHAPUS," tegas Unifah.
