Network
LINGKAR MADURA - Pendataan Tenaga Honorer atau Non ASN merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Di dalam peraturan tersebut, mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yakni PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023.
Sebelumnya, terdapat kabar bahwa pendataan tenaga honorer atau non ASN digunakan sebagai syarat agar dapat diangkat menjadi pegawai PPPK 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB.
Diketahui bahwa Surat Edaran Menteri PAN-RB yang dimaksud yakni Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
Baca Juga: Rahasia Eksperimen Tatap Mata Dalam Video Lagu Dunia Tipu-Tipu Karya Yura Yunita
Lantas, apakah benar pendataan tenaga honorer atau Non ASN tersebut berkaitan dengan seleksi PPPK 2022? Berikut penjelasannya.
Berdasarkan penelusuran Lingkar Madura melalui unggahan akun Instagram @pppk.indonesia pada 25 Agustus 2022 lalu, diketahui bahwa tujuan pendataan tenaga honorer atau Non ASN bukan untuk syarat diangkatnya sebagai pegawai PPPK 2022.
Akan tetapi, pendataan tersebut dilakukan untuk memetakan potensi-potensi pegawai Non ASN agar dapat menjadi pegawai PPPK dan PNS.
Karena, apabila ingin menjabat sebagai pegawai ASN maka harus mengikuti persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
