Network
LINGKAR MADURA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti pelaksanaan program bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh terdampak pandemi COVID-19.
Dia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dari berbagai sisi, baik dari sistem maupun administrasinya. Sebab, penerima BSU menurutnya masih amburadul atau tidak tepat sasaran.
Hal itu diungkapkannya usai menemukan adanya perbedaan data yang disebutkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan data yang terverifikasi oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Sebut BSU 2021 Telah Tersalurkan ke 3,2 Juta Pekerja, Ini Rinciannya
Nihayatul Wafiroh menyampaikan sebagaimana berdasarkan keterangan Wali Kota, penerima BSU di Surakarta kurang lebih ada sekitar 160 orang. Namun, setelah diverifikasi, dia menyebutkan ternyata ada 113 orang.
”Berarti ada sekitar 50 sekian yang tidak masuk. Nah, hal seperti ini harus kita lihat lagi, persoalannya di mana,” kata dia dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Minggu, 19 September 2021.
Untuk itu, dia menyebutkan evaluasi penerima BSU dari sistem maupun administrasinya sangat penting. Dia mencontohkan salah satunya yaitu evaluasi dari sisi sistem.
Baca Juga: Cek Penerima BSU 2021, Segera Login Link Berikut Ini agar BLT Subsidi Gaji Segera Cair
Evaluasi tersebut, kata Nihayatul Wafiroh, perlu dilakukan untuk memudahkan para penerima BSU bisa mendapatkan akses untuk melacak atau tracking datanya, apakah menjadi salah satu penerima BSU atau tidak.
