Network
LINGKAR MADURA – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi buka suara perihal dihapusnya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah bukan menghapus angka kematian Covid-19. Namun, Jodi menyebutkan pemerintah hanya tidak memakainya untuk sementara waktu dalam asesmen level PPKM karena adanya kesalahan input data yang menyebabkan distorsi.
”Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata dia dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Rabu, 11 Agustus 2021.
Baca Juga: Dinilai Efektif Turunkan Kasus Covid-19, PPKM Level 2-4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021
Lebih lanjut, Jodi menerangkan pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya. Sehingga hal itu menyebabkan laporannya terlambat.
Kondisi itu menurutnya juga menyebabkan terjadi distorsi atau bias pada analisis situasi satu daerah. Akibatnya, dia mengatakan pemerintah kesulitan dalam penilaian terhadap level PPKM di suatu daerah.
”Data yang bias ini menyebabkan penilaian terhadap level PPKM di suatu daerah menjadi kurang akurat. Makanya, (angka kematian pasien Covid-19) tidak dipakai untuk sementara waktu,” jelasnya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Luhut akan Turun Langsung ke Malang Raya dan Bali
Disisi lain, dia menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif Covid-19 yang tidak terupdate lebih dari 21 hari. ”Akibatnya, banyak kasus sembuh dan angka kematian yang akhirnya juga belum terupdate,” ungkapnya.
