LINGKAR MADURA – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor beras dan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako yang dikonsumsi masyarakat.
Mentan menyebutkan ketersediaan beras secara nasional untuk saat ini masih aman. Sehingga, pemerintah menurutnya tidak akan melakukan impor ataupun memberlakukan PPN.
”Tidak ada itu (impor beras dan memberlakukan PPN sembako),” tegas Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Sabtu, 10 Juli 2021.
Baca Juga: Pemerintah Laporkan Realisasi Anggaran Covid-19 di Semester Pertama 2021 Rp 237,54 T, Ini Rinciannya
Dia menilai isu tersebut adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak saja dan sengaja ingin membuat gaduh. Karena, dia menyebutkan pemerintah belum pernah merancang untuk dua hal tersebut sampai sekarang.
Bahkan, hal tersebut menurutnya juga sudah pernah ditegaskan Presiden Jokowi bahwa impor beras tidak ada. Malah, dia menyebutkan Presiden menanyakan balik isu tersebut dari mana.
”Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako. Kalaupun itu ada, pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan alasan tidak perlu adanya impor yaitu Indonesia saat ini masih memiliki cadangan beras yang cukup banyak. Baik yang ada pada pengendalian langsung Bulog, penggilingan dan penanganan pemerintah daerah.
Baca Juga: Jangan Terkecoh, Ini Daftar Harga Eceran Resmi 11 Obat Terapi Covid-19
Dia memaparkan seperti produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstock pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton.
Sementara, Syahrul mengatakan jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton. Sehingga, akhir Juni 2021 kemarin menurutnya masih terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.
”Dalam kondisi Covid-19 dan berbagai pembatasan, pangan kita terkendali dengan baik. Ini hampir setiap minggu dicek oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
Syahrul menyebutkan alasanya berikutnya mengapa tidak perlu impor beras yakni masa tanam II 2021 (Kemarau basah) sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional.
Untuk itu, pihaknya telah menargetkan produksi beras pada MT II sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton.
Sementara, untuk konsumsi beras sebanyak 14,91 juta ton. Dengan demikian, dia memperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton pada akhir Desember 2021.
Tidak hanya itu, Syahrul menambahkan stok beras di Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah saat ini sebesar 1,37 juta ton dan stok beras komersial sebesar 13,969 ton.
Sedangkan untuk kebutuhan seperti penyaluran beras guna kepentingan stabilisasi harga, pasokan dan kebencanaan per bulan sebesar 80 ribu ton.
Makanya, jika melihat data tersebut, dia mengkalkulasi bahwa stok beras Indonesia masih bisa aman sampai dengan akhir tahun.
”Ketersediaan pangan berjalan dengan baik. Sebagaimana perintah Bapak Presiden, saya setiap hari turun ke lapangan,” ungkap Mentan.
Baca Juga: Segera Cek! Menkeu Sri Mulyani Pastikan Seluruh Bansos Disalurkan Pekan Ini
”Jadi, satu-satunya yang kita harapkan tidak boleh berhenti adalah kesiapan dan akselerasi pangan. Dari sinilah pangan tersedia, lapangan kerja juga tetap jalan dan ekonomi dasar tetap berputar,” tuturnya.***