7. Taufiqurrahman (OTT) – Bupati Nganjuk
Diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Diduga terkait mutasi dan promosi jabatan di Kabupaten Nganjuk, dan fee proyek yang dilakukan tahun 2016-2017
8. Moch. Anton – Wali Kota Malang
Suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015
9. Syahri Mulyo – Bupati Tulungagung
Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur
10. Muhammad Samanhudi Anwar – Wali Kota Blitar
Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur
11. Setiyono – Wali Kota Pasuruan
Dugaan penerimaan "fee“10 % ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018
12. Rendra Kresna – Bupati Malang
Dugaan penerimaan suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar dan menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar
13. Saiful Ilah (OTT) – Bupati Sidoarjo
Menerima suap pengadaan beberapa proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo pada 2019 dengan nilai suap sebesar Rp 600 Juta
14. Puput Tantriana Sari (OTT) – Bupati Probolinggo
Dugaan jual beli jabatan dalam pemilihan kepala desa dan upeti dari tanah kas desa. Kasus ini baru mencuat beberapa hari lalu ketika KPK melakukan OTT.
***