Network
”Kekerasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang pada korban. Makanya, Pemerintah perlu mengambil langkah,” ujarnya.
Mendikbudristek lantas mencontohkan bagaimana seorang mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di kampus, mencoba melaporkannya, tetapi tidak ditanggapi, depresi dan akhirnya meninggalkan kampus.
Baca Juga: Nadiem Makarim Bantah Legalkan Seks Bebas dan Perzinahan di Lingkungan Kampus
Jika demikian, Mendikbudristek menyampaikan tidak mungkin kampus dapat menyediakan pembelajaran yang berkualitas. Sebab, dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan tidak merasa aman dan nyaman.
”Dampak dari satu kejadian bisa dirasakan seumur hidup karena berdampak psikologis seumur hidup,” ungkapnya.
Sebenarnya, Nadiem Makarim menyebutkan Pemerintah sudah memiliki beberapa Undang-undang (UU) terkait hal tersebut, namun memiliki kekosongan pada perguruan tinggi.
Baca Juga: Mendikbudristek Tegaskan Syarat 60 Peserta Didik untuk Penyaluran BOS Tidak Berlaku di 2022
Dia mencontohkan seperti UU anak, tapi hanya di bawah 18 tahun. Kemudian, ada UU PKDRT, tapi hanya dalam lingkup rumah tangga dan UU TPPO yang hanya menjerat sindikat perdagangan manusia.
”Jadi, ada kekosongan karena yang belum terlindungi usia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjebak sindikat perdagangan manusia,” terang dia.
Untuk itu, dia menegaskan perlu adanya aturan yang spesifik dan khusus dalam melindungi warga kampus. Sebab, KUHP yang ada saat ini menurutnya memiliki keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
