”Di tengah lambatnya pelaksanaan dan keterbatasan ketersediaan vaksin, pemerintah seharusnya memaksimalkan akses dan kemudahan. Bukan malah vaksinasi berbayar,” tuturnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Vaksin Tidak Ampuh Jika Tanpa Efek Samping?
Sekedar informasi, Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan ini beranggotakan sejumlah organisasi dan lembaga di Indonesia. Diantaranya LaporCovid19, KawalCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII dan Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR.
Tidak ketinggalan, KontraS, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga tergabung di koalisi warga tersebut.***