Network
LINGKAR MADURA – Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi menyoroti permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021.
Dia menyebutkan permasalahan tersebut diketahuinya berdasarkan keluhan para guru yang menjadi peserta seleksi tahap pertama PPPK Guru 2021.
Dia memaparkan berbagai keluhan tersebut seperti kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat, kisi-kisi yang tidak sesuai dan soal di kompetensi teknis.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masa Pengabdian Tenaga Pendidik dalam Seleksi PPPK
Kemudian, keluhan lain para guru yaitu rasio kesulitan dan waktu pengerjaan yang tidak sebanding hingga nilai ambang batas yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Untuk itu, adanya berbagai keluhan itu, dia meminta pemerintah segera mencarikan solusinya. Artinya, aturan yang ada jangan sampai malah menyulitkan masyarakat.
Sebab, sebuah aturan menurutnya harus bisa melihat aturan tersebut untuk masyarakat atau masyarakat untuk aturan. Bukan malah memaksakan aturan untuk masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Soroti Kakunya Sistem Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Tinggi
”Jangan kita paksakan aturannya untuk masyarakat, itu harus jelas posisinya. Aturan itu yang harusnya menyesuaikan harapan-harapan di masyarakat,” tegas Muhammad Kadafi dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Jumat, 24 September 2021.
