Network
LINGKAR MADURA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak Pemerintah Indonesia untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di perairan Laut Natuna Utara.
Dia menegaskan Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan Indonesia dengan masuknya kapal tanpa izin di perairan Laut Natuna Utara.
Hal itu diungkapkannya menyusul adanya laporan kapal milik China, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tegas Soal Kapal China Masuk ke Natuna, DPR: Menhan dan Menko Marves Jangan Diam
Bahkan kehadiran kapal-kapal China tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.
”Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Karena, ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita,” kata Puan Maharani dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Kamis, 16 September 2021.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini juga mendesak agar pemerintah segera menyatakan sikap tegasnya kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Sebab, masuknya kapal China ke perairan Laut Natuna Utara bukan kali ini.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tidak Diskriminasi Masyarakat yang Belum Unduh Aplikasi PeduliLindungi
Dia menyampaikan Presiden Joko Widodo memang pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu.
Langkah tersebut menurutnya tetap apresiasi, namun hal itu belum cukup. Dia menilai Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kembali nota protes secara tegas kepada Pemerintah China.
Selain itu, dia juga meminta Pemerintah Indonesia menanyakan langsung kepada Pemerintah China maksud dikirimnya kapal perang ke perairan Indonesia. Khususnya di perairan Laut Natuna Utara
Baca Juga: DPR RI Minta Pemerintah Cermat Soal Bantuan Tunai Rp1,2 Juta untuk PKL dan Warung
Sebab, kata Puan Maharani, China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.
Sebagaimana berdasarkan laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini, Ketua DPR mengatakan ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara.
Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, dia mengatakan kapal-kapal Vietnam juga datang dengan tujuan untuk mengambil ikan dari perairan Indonesia.
DDPBaca Juga: DPR Sarankan Pemerintah Tiru Gus Dur Dalam Menyelesaikan Persoalan Papua
Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini menurutnya karena kekurangan armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.
”Harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini dengan memperbaiki pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah,” terangnya.
Selain persoalan kedaulatan, dia menambahkan perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam dan potensi pariwisata yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.
Baca Juga: BPK Temukan Selisih Rp147 T Anggaran PEN dalam APBN 2020, DPR: Ini Persoalan Serius
”Pemerintah harus maksimal dalam menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI ini.
Terakhir, Puan juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL, untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Laut Natuna Utara.
”Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI,” tegasnya.***
