Network
LINGKAR MADURA – Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) yang dilaksanakan di Roma, Italia selama dua hari mulai tanggal 30 hingga 31 Oktober 2021 telah selesai.
Dalam KTT G20 yang keenam belas ini menghasilkan leaders declaration atau teks deklarasi dari para Pemimpin Negara berisi 61 paragraf yang mencakup 26 isu global.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menjelaskan 26 isu global tersebut antara lain yaitu isu kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, hingga ekonomi digital.
Baca Juga: Tegas! Menlu Retno Marsudi Tolak Diskriminasi Vaksin di Sejumlah Negara
”Leaders declaration ini mencakup 26 isu. Mulai dari tantangan perekonomian dunia termasuk pandemi Covid-19 dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” kata dia dalam keterangan resminya di Glasgow, Skotlandia, Minggu, 31 Oktober 2021.
Menlu Retno Marsudi menjelaskan untuk dalam bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force.
Usulan itu menurutnya untuk menyusun road map atau peta jalan dalam membantu pendanaan penanganan kesehatan, khususnya pandemi Covid-19, di negara-negara miskin dan berkembang.
Baca Juga: Indonesia-AS Gelar Dialog Strategis, Menlu Retno Singgung Isu Kesehatan Hingga Konflik Afghanistan
Sedangkan pada isu energi dan perubahan iklim, Menlu menyebutkan terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission.
”Terkait hal ini, tentunya semua sepakat bahwa untuk transisi energi diperlukan kerja sama internasional,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, Indonesia juga berhasil memasukkan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam konteks energi dan iklim.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Masyarakat Harus Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19
Dalam konteks tersebut, Retno Marsudi menyebutkan Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang.
”Kita juga memasukkan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim 100 miliar Dolar AS dari negara maju untuk negara berkembang dan pembentukan digital economy working group,” jelasnya.***
