Network
LINGKAR MADURA - Sebanyak 250 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima penganugerahan Satyalancana Karya Satya tahun 2021 dari Presiden RI.
Presiden memberikan penghargaan itu kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus di pemerintahan.
Sekurang-kurangnya masa kerja terhitung sejak diangkat menjadi CPNS, dalam kurun waktu 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.
Baca Juga: Polres Sumenep Kirim Bantuan Sembako Kepada Korban Bencana Erupsi Gunung Semeru
Selain itu, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara.
“Penganugerahan Satyalancana Karya Satya untuk mendorong pengabdian dan prestasi kerja, sehingga bisa menjadi teladan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi pada Hari Senin 20 Desember 2021.
Bupati menyatakan, momentum penganugerahan Satyalancana harus dimaknai sebagai reward dari pemerintah atas pengabdian sebagai pelayan publik.
Yang harus berefek positif terhadap peningkatan kinerja utamanya komitmen dan rasa tanggung jawab pada diri.
“Saya tekankan seluruh PNS hendaknya meningkatkan kompetensi dirinya dari waktu ke waktu dengan memberikan karya dan inovasi terbaik seiring cepatnya perubahan dunia secara dinamis,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Achmad Fauzi secara simbolis menyerahkan dan menyematkan tanda kehormatan Satyalancana dan pelaksanaan kegiatan itu juga diikuti secara virtual oleh PNS penerima di kantornya masing-masing.
Baca Juga: 5 Rumah di Kecamatan Ambuten Sumenep Hancur Akibat Diterjang Ombak Besar
Selain itu, para PNS wajib menjunjung tinggi dan taat aturan, karena bekerja di birokrasi ada sistem dan mekanisme yang telah baku.
Sehingga harus merubah pola kerjanya, agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Setiap PNS jangan menggunakan sistem dan mekanisme sendiri, karena sudah aturan yang harus dipatuhi dan ditaati, jangan sampai melanggar aturan seperti pelanggaran disiplin, semisal setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja,” pungkas Bupati.***
