Network
LINGKAR MADURA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap masuknya kapal China ke perairan Natuna beberapa waktu lalu.
Dia mendesak Pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, agar tidak diam menghadapi pelanggaran kedaulatan oleh China.
Sebab, Mulyanto menyebutkan pelanggaran tersebut menentukan kewibawaan dan kedaulatan Indonesia. Sehingga, hal itu menurutnya harus segera disikapi dengan tegas.
”Ini sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest),” kata dia dalam keterangannya dikutip Lingkar Madura, Rabu, 15 September 2021.
Mulyanto menilai, pemerintah dalam hal ini yaitu Menhan Prabowo Subianto harus bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.
Begitu pula dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kata Mulyanto, yang dikenal dekat dengan Pemerintah China seharusnya bisa membicarakan masalah tersebut secara resmi.
Karena memiliki kedekatan, dia menyebutkan pemerintah seharusnya bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China.
”Miris kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab, mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa posisi perairan Natuna sangat strategis yaitu sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030.
Baca Juga: Fadli Zon 'Semprot' Luhut Usai Anggap Santai Kedatangan TKA China Saat PPKM Darurat
Untuk itu, Mulyanto meminta dengan tegas pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi migas itu.
Kalau tidak, dia mengatakan pemerintah jangan berharap target 1 juta bph bisa tercapai. Karena, jika masih ada gangguan dari China, hal itu menurutnya hanya angan-angan belaka.
”Jadi, sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi, ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan Migas kita. Kita tidak boleh diam," tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: DPR RI Minta Pemerintah Cermat Soal Bantuan Tunai Rp1,2 Juta untuk PKL dan Warung
Seperti diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia.
Bahkan ratusan hingga ribuan kapal China disebutkannya juga memasuki peraran Indonesia tanpa terdeteksi radar.
Kemudian, lanjut Mulyanto, kapal coast guard China juga dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.
Baca Juga: DPR Sarankan Pemerintah Tiru Gus Dur Dalam Menyelesaikan Persoalan Papua
”Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita,” tuturnya.***
