Network
Strategi ketiga, dia menyebutkan skala prioritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan ULN merupakan harga mati. Strategi kempat, dia meminta Pemerintah Indonesia jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru.
Artinya, kata dia, Pemerintah diharapkannya lebih mengoptimalkan pengelolaan utang yang sudah ada dan tidak memaksa menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tegas Soal Kapal China Masuk ke Natuna, DPR: Menhan dan Menko Marves Jangan Diam
Salah satu proyek yang menjadi sorotannya seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang terus digejot pemerintah dengan anggaran fantastis. Dia menyarankan proyek tersebut ditunda dulu dan mengutamakan penyelesaian pandemi COVID-19.
”Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting itu,” tegas Anis Byarwati yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.
Selain itu, dia juga mengingatkan Pemerintah Indonesia agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. Dia meminta pengelolaan ULN dioptimalkan dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian, baik untuk saat ini maupun masa mendatang.
Baca Juga: DPR RI Minta Pemerintah Cermat Soal Bantuan Tunai Rp1,2 Juta untuk PKL dan Warung
Sebab, dia khawatir tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara akan menjadi beban berat di masa mendatang.
”Pemerintah harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada ini, bukan mala dengan terus menambah utang,” pungkasnya.***
