LINGKAR MADURA - Banyak Info di Sosial media tentang Data Pegawai Kemenkumham Bocor dan diperjual belikan oleh hacker, benarkah demikian?
Kabar tentang data pengawai kemenkumham itu juga viral di tiktok, salah satu akun @fraggamingstore mengupload tentang kabar data kemenkumham yang bocor tersebut.
Video yang diunggah di akun tiktok tersebut tampak terlihat seluruh data pegawai kemenkumham yang diduga bocor.
Video tersebut tuga memperlihatkan data diri pegawai kemenkumhan serta data absensi pegawai, seperti NIP, nama, NIK, serta nomor rekening pegawai serta data lainnya
Diketahui bahwa informasi tentang data pegawai kemenkumham tersebut diunggah yang bersumber dari laman breached.to.
Baca Juga: CEK FAKTA: Indomaret Bagikan Uang 13 Juta Rupiah Dalam Rangka HUT RI 77 Melalui FB, Benarkah?
Di laman tersebut terdapat akun yang diduga menjual data pegawai kemenkumham tersebut. Akun itu bernama WaterAndCoffe.
Akun tersebut menjelaskan bahwa ia memiliki data lebih dari 85.000 data pegawai kemenkumham.
Adanya hal tersebut,Kemenkumham bemberikan keterangan tentang data yang bocor dan diduga telah diperjual tersebut.
Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Erif mengatakan tidak benar bahwa Web SIMPEG diretas. Dia memastikan sampai saat ini data pagawai aman.
Website SIMPEG Kemenkumham merupakan website dimana tedapat data seluruh pegawai kemenkumham seperti data diri, absensi serta informasi-informasi penting lainnya bagi pegawai kemenkumham.
Baca Juga: CEK FAKTA: Presiden Jokowi Tagih Utang Malaysia Lewat Bank Dunia Sebesar 100 Miliar
"Tidak benar Web Simpeg Kemenkumham itu diretas. Sampai sekarang sistem dan data aman," katanya dalam keterangan resmi, Minggu 28 Agustus 2022.
"Jumat kemaren memang kita dapat info bahwa data simpeg kita bocor dan diperjualbelikan. Setelah dicek, ternyata tidak ada," ucapnya.
Ia juga menerangkan bahwa data yang diduga diretas itu merupakan data yang sudah lama, tidak digunakan serta tidak update.
Itu data arsip tahun 2020. dan yang terpenting, bukan data krusial," ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa data yang beredar tersebut merupakan data yang sifatnya umum, sehingga sulit digunakan untuk melakukan suatu kejahatan seperti kejahatan ekonomi ataupun perbankan.***